Implementasi ini merupakan komitmen bersama dari BPKA, BAS, dan KPwBI Provinsi Aceh untuk mempercepat digitalisasi di sektor pendapatan daerah. Per Semester II 2023, berdasarkan nilai Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Provinsi Aceh telah menjadi salah satu Pemerintah Daerah yang masuk pada kategori digital.
Hal ini merupakan buah kerja sama dari berbagai pihak dalam mengelektronifikasi transaksi di Provinsi Aceh. Sebelumnya, tahun 2023 terdapat beberapa sektor yang menerapkan pembayaran retribusi/pajak secara non tunai, salah satunya Dinas Perhubungan Aceh yang mewajibkan pembayaran non tunai di pintu masuk Pelabuhan Ulee Lheue.
Tidak hanya Pelabuhan Ulee Lheue, terdapat 5 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang ditargetkan dapat mengimplementasikan sistem pembayaran non tunai tahun 2024, yaitu Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).
